MENCARI BENANG MERAH KEBIJAKAN PEMERINTAH

MENCARI BENANG MERAH KEBIJAKAN PEMERINTAH

oleh : Rizalul Kalam

Harga minyak dunia yang terus merangkak dengan cepat telah menjadi momok bagi negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Pekan lalu harga minyak dunia telah menembus tingkat tertinggi yaitu lebih dari 140 dollar per barel. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menganggarkan kembali jumlah subsidi untuk kebutuhan minyak dalam negeri.

Prediksi krisis minyak sebenarnya sudah diutarakan seorang ekonom bernama Lucifer (Sejarah dan Masa Depan Uang, 2004). Dia mengatakan bahwa perekonomian dunia akan menuju resesi karena dua hal. Pertama, sistem bunga (interest) yang diterapkan pada perekonomian global menyebabkan berkembangnya sektor finansial tanpa diiringi perkembangan sektor riil. Kedua, penguasaan teknologi dan sumber daya alam oleh kaum kapitalis setelah periode oil peak. Periode oil peak adalah periode surplus minyak di dunia pada rentang tahun 1980-1990. Setelah periode oil peak, secara perlahan penawaran minyak terus menurun. Hal ini mengikuti prinsip kurva daur produksi, dimana jumlah produksi tidak akan selamanya berada di puncak karena minyak adalah sumber daya alam yang tidak bisa didaur ulang. Penguasaan teknologi dan sumber daya alam oleh kaum kapitalis turut menyebabkan harga minyak tertekan. Mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar pada penawaran minyak secara agregat, sedangkan permintaan minyak dunia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penganut paham fundamental ekonomi mempunyai analisis berbeda. Mereka berpendapat bahwa krisis minyak terjadi karena tersendatnya penawaran yang disebabkan oleh kurangnya insentif harga (Prasetiantono, 2008). Eksplorasi lepas pantai dan tambang-tambang yang terletak di dalam laut menyebabkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan.

Pemerintah seharusnya dapat memprediksi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini, sehingga dapat mengambil kebijakan strategis sejak dini. Kebijakan strategis ini berkaitan dengan dampak kenaikan BBM yaitu inflasi, yang berpengaruh besar pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB). Ilmu ekonomi makro mengategorikan dampak laju inflasi ke dalam dua kelompok, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang.

Kenaikan BBM dalam jangka pendek menyebabkan kenaikan biaya total produksi sehingga produsen menaikkan harga barang. Kenaikan harga barang ini berakibat turunnya nilai jumlah uang yang beredar, sehingga daya beli masyarakat untuk konsumsi semakin rendah. Penurunan konsumsi berimplikasi kepada turunnya PDB, karena PDB dihitung melalui penjumlahan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto.

Kenaikan BBM dalam jangka panjang menyebabkan kenaikan harga-harga dan bertambahnya angka pengangguran karena efisiensi dalam perusahaan. Bertambahnya angka pengangguran dalam jangka panjang tentunya kembali menurunkan tingkat pendapatan masyarakat yang sudah terkena efek penurunan daya beli dalam jangka pendek.

Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kenaikan harga BBM dapat menyebabkan efek domino berupa kenaikan harga dan penurunan pendapatan masyarakat sebesar dua kali ,dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang dinamakan stagflasi. Apabila pemerintah tidak mengambil kebijakan yang komprehensif maka staglasi sudah berada di depan mata. Staglasi yang semakin kronis dapat menyebabkan resesi dengan indikator penurunan PDB secara terus-menerus dalam dua tahun.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan BBM haruslah bersifat komprehensif dan terukur. Kebijakan komprehensif adalah beberapa kebijakan yang diterapkan secara simultan, sehingga dapat mengembalikan indikator perekonomian ke titik semula (kestabilan). Kebijakan komprehensif meliputi kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan strategis. Kebijakan bersifat terukur apabila kebijakan diterapkan sesuai dengan proporsinya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Bank Indonesia (BI) sebagai penentu kebijakan moneter memegang peranan sangat penting. Untuk mengatasi dampak BBM dalam jangka pendek, BI dapat menggunakan instrumen suku bunga dengan cara menaikkannya. Kenaikkan suku bunga dapat menahan laju inflasi karena masyarakat cenderung akan menahan konsumsi dan beralih ke tabungan, maka permintaan secara agregat berkurang. Namun, kebijakan moneter yang diterapkan jangan sampai memberatkan perekonomian karena suku bunga yang tinggi sangat berdampak kepada sektor riil (Chatib dalam Hidayati dan Marta, 2008). Inilah pentingnya kebijakan harus diterapkan secara terukur.

Kebijakan yang tidak kalah penting adalah kebijakan fiskal. Pemerintah harus secara serius mengkaji kebijakan fiskal ini. Ketika tingkat inflasi tinggi, pemerintah harus berusaha menerapkan kebijakan yang dapat menaikkan PDB. Pemerintah harus menjamin sisi penawaran barang-barang kebutuhan pokok melalui penentuan besar tarif impor maupun ekspor barang-barang primer. Penentuan tarif ini tentunya mengikuti kondisi perekonomian masyarakat. Disamping penentuan tarif, penentuan pajak pun menjadi hal yang signifikan. Menaikkan pajak barang-barang mewah secara progresif dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Hal ini dapat mengurangi defisit anggaran akibat membengkaknya subsidi BBM.

Apabila kebijakan moneter ditujukan untuk menanggulangi masalah dalam jangka pendek, kebijakan fiskal ditujukan untuk menanggulangi masalah dalam jangka menengah, maka kebijakan strategis sangat bermanfaat untuk menanggulangi masalah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan strategis adalah kebijakan yang diambil untuk mengatasi akar dari permasalahan. Pengambilan kebijakan strategis ini membutuhkan niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan membutuhkan keberanian, karena berkaitan dengan berbagai kepentingan yang terlibat dalam satu perekonomian.

Berikut akan saya berikan dua contoh kebijakan strategis yang seharusnya dilakukan pemerintah. Pertama, menolak perpanjangan hak pertambangan minyak dan menolak usulan kerja sama baru untuk pengelolaan pertambangan minyak oleh pihak asing. Pengambilan kebijakan ini tentunya membutuhkan keberanian karena berkaitan dengan kepentingan kapitalis. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dengan jelas menyebutkan bahwa pemerintah harus menjamin bumi, air dan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila hak eksplorasi telah jatuh ke tangan asing, maka negara telah mengabaikan hak-hak rakyat untuk memperoleh sumber daya alam. Perpanjangan hak pengelolaan pertambangan minyak di Kalimantan Timur kepada Chevron sampai tahun 2030 mengindikasikan pemerintah telah mengambil kebijakan strategis yang berpihak kepada kepentingan asing bukan kepada rakyat.

Kebijakan kedua adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran dapat terwujud dengan menentukan anggaran yang bersifat prioritas dan bukan prioritas. Seperti kita ketahui anggaran departemen maupun nondepartemen sarat dengan inefisiensi. Belanja perjalanan dinas yang besar, studi banding ke luar negeri dan kegiatan yang tidak berorientasi hasil menjadi sumber pemborosan belanja yang harus ditanggung negara. Langkah pemerintah memotong anggaran departemen dan nondepartemen sebanyak 15% dan mengalihkannya kepada subsidi merupakan langkah strategis yang tepat.

Pemerintah akhirnya harus memilih dan mengombinasikan paket kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga menghasilkan kebijakan yang komprehensif, bukan kebijakan yang parsial dan berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah juga harus memilih apakah akan mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kebijakan setengah hati atau kebijakan yang hanya bermuara kepada kepentingan kelompok tertentu. Benang merah arah kebijakan ini tentunya dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah. Salah satu kebijakan jangka pendek yang telah diambil pemerintah untuk menanggulangi dampak BBM adalah bantuan langsung tunai. Melalui kebijakan ini kita mendapatkan intuisi arah kebijakan pemerintah. Dengan berbagai pendekatan setiap orang mempunyai pendapat berbeda terhadap kebijakan ini.

Daftar Pustaka

Hidayati, Nur dan Marta, M. Fajar. “Tenangkan Pasar dengan Pembenahan Nyata.” Kompas, 3 Juni 2008, hlm. 21.
Lucifer. Sejarah dan Masa Depan Uang . Jakarta: Pustaka Pohon Bhodi, 2004.
Prasetiantono, A. Tony. “Harga Minyak dan Bencana Fiskal.” Kompas, 16 Juni 2008, hlm. 6.

2 Komentar

  1. .. disini gak ada daftar barang-barang yang diproduksi karena kabijakan pemerintah iiy???????


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s