Slide kuliah pertemuan ke 6 Analisis Perekonomian dan Bisnis Indonesia

Kebijakan Negara dan Publik

Dimensi Internasional

Berikut file-file presentasi PowerPoint dari bukunya Walter Nicholson, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, yang dipakai di mata kuliah “Analisis Ekonomi Mikro”.

Edisi terbaru! (udah di-edit)

PS: Cara download, klik kanan > save…

PART 1 INTRODUCTION
1 ECONOMIC MODELS
2 THE MATHEMATICS OF OPTIMIZATION

PART 2 CHOICE AND DEMAND
3 PREFERENCES AND UTILITY
4 UTILITY MAXIMIZATION AND CHOICE
5 INCOME AND SUBSTITUTION EFFECTS
6 DEMAND RELATIONSHIPS AMONG GOODS

PART 3 PRODUCTION AND SUPPLY
7 PRODUCTION FUNCTIONS
8 COST FUNCTIONS
9 PROFIT MAXIMIZATION

PART 4 COMPETITIVE MARKETS
10 THE PARTIAL EQUILIBRIUM COMPETITIVE MODEL
11 APPLIED COMPETITIVE ANALYSIS
12 GENERAL EQUILIBRIUM AND WELFARE

PART 5 MODELS OF IMPERFECT COMPETITION
13 MODELS OF MONOPOLY
14 TRADITIONAL MODELS OF IMPERFECT COMPETITION
15 GAME THEORY MODELS OF PRICING

PART 6 PRICING IN INPUT MARKETS
16 LABOR MARKETS
17 CAPITAL MARKETS

PART 7 UNCERTAINTY, INFORMATION, AND EXTERNALITIES
18 UNCERTAINTY AND RISK AVERSION
19 THE ECONOMICS OF INFORMATION
20 EXTERNALITIES AND PUBLIC GOODS
21 POLITICAL ECONOMICS

Slide mata kuliah Analisis Ekonomi Makro: (right click > save > enjoy!)

• Chapter 1. The Science of Macroeconomics
• Chapter 2. The Data of Macroeconomics
• Chapter 3. National Income: Where It Comes From and Where It Goes
• Chapter 4. Money and Inflation
• Chapter 5. The Open Economy
• Chapter 6. Unemployment
• Chapter 7. Economic Growth I
• Chapter 8. Economic Growth II
• Chapter 9. Introduction to Economic Fluctuations
• Chapter 10. Aggregate Demand I
• Chapter 11. Aggregate Demand II
• Chapter 13. Aggregate Supply
• Chapter 14. Stabilization Policy
• Chapter 15. Government Debt
• Chapter 16. Consumption

Berikut file-file presentasi PowerPoint dari bukunya Walter Nicholson, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, yang dipakai di mata kuliah “Analisis Ekonomi Mikro”.

PS: Cara download, klik kanan > save…

PART 1 INTRODUCTION
1 ECONOMIC MODELS
2 THE MATHEMATICS OF OPTIMIZATION

PART 2 CHOICE AND DEMAND
3 PREFERENCES AND UTILITY
4 UTILITY MAXIMIZATION AND CHOICE
5 INCOME AND SUBSTITUTION EFFECTS
6 DEMAND RELATIONSHIPS AMONG GOODS

PART 3 PRODUCTION AND SUPPLY
7 PRODUCTION FUNCTIONS
8 COST FUNCTIONS
9 PROFIT MAXIMIZATION

PART 4 COMPETITIVE MARKETS
10 THE PARTIAL EQUILIBRIUM COMPETITIVE MODEL
11 APPLIED COMPETITIVE ANALYSIS
12 GENERAL EQUILIBRIUM AND WELFARE

PART 5 MODELS OF IMPERFECT COMPETITION
13 MODELS OF MONOPOLY
14 TRADITIONAL MODELS OF IMPERFECT COMPETITION
15 GAME THEORY MODELS OF PRICING

PART 6 PRICING IN INPUT MARKETS
16 LABOR MARKETS
17 CAPITAL MARKETS

PART 7 UNCERTAINTY, INFORMATION, AND EXTERNALITIES
18 UNCERTAINTY AND RISK AVERSION
19 THE ECONOMICS OF INFORMATION
20 EXTERNALITIES AND PUBLIC GOODS
21 POLITICAL ECONOMICS

How the Economy Really Works- Inflation, Money Supply and the Velocity of Money

By: John Mauldin

Contents:

• The Velocity Of Money
• Is the Money Supply Growing or Not?
• P=MV
• A Slowdown in Velocity
• If You Are in a Hole, Stop Digging
• And More Write-offs to Come

Download:

How the Economy Really Works- Inflation, Money Supply and the Velocity of Money (DOC, 277 Kb)
(right click > save…)

enjoy

Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?

Ben S. Bernanke, Frederic S. Mishkin

NBER Working Paper No. 5893 (Also Reprint No. r2143)*
Issued in July 1997

Download (PDF)

Abstract

In recent years a number of industrialized countries have adopted a strategy for monetary policy known as `inflation targeting.’ We describe how this approach has been implemented in practice and argue that it is best understood as a broad framework for policy, which allows the central bank `constrained discretion,’ rather than as an ironclad policy rule in the Friedman sense. We discuss the potential of the inflation-targeting approach for making monetary policy more coherent and transparent, and for increasing monetary policy discipline. Our final section addresses some additional practical issues raised by this approach.

*Published: Bernanke, Ben S. and Frederic S. Mishkin. “Inflation Targeting: A New Framework For Monetary Policy?,” Journal of Economic Perspectives, 1997, v11(2,Spring), 97-116.

ITF merupakan sebuah kerangka kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter. Sesuai definisi di atas, sejak berlakunya UU No. 23/1999 Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan sebagai “Inflation Targeting lite countries”.

Alasan pemilihan ITF

1. Pemilihan kerangka kerja kebijakan moneter IT didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut :
* Memenuhi prinsip-prinsip kebijakan moneter yang sehat (sound).
* Sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2004.
* Hasil riset menunjukkan semakin sulit pengendalian besaran moneter.
* Pengalaman empiris negara lain menunjukkan bahwa negara yang menerapkan ITF berhasil menurunkan inflasi tanpa meningkatkan volatilitas output.
* Dapat meningkatkan kredibilitas BI sebagai pengendali inflasi melalui komitmen pencapaian target.
2. Penerapan ITF bukan berarti bahwa bank sentral hanya menaruh perhatian pada inflasi saja, dan tidak lagi memperhatikan pertumbuhan ekonomi maupun kebijakan dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Juga, ITF bukanlah suatu kaidah yang kaku (rule) tetapi sebagai kerangka kerja menyeluruh (framework) untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Fokus ke inflasi tidak berarti membawa perekonomian kepada kondisi yang sama sekali tanpa inflasi (zero inflation).
3. Inflasi rendah dan stabil dalam jangka panjang, justru akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (suistanable growth). Penyebabnya, karena tingkat inflasi berkorelasi positif dengan fluktuasinya. Manakala inflasi tinggi, fluktuasinya juga meningkat, sehingga masyarakat merasa tidak pasti dengan laju inflasi yang akan terjadi di masa mendatang. Akibatnya, suku bunga jangka panjang akan meningkat karena tingginya premi risiko akibat inflasi. Perencanaan usaha menjadi lebih sulit, dan minat investasi pun menurun. Ketidakpastian inflasi ini cenderung membuat investor lebih memilih investasi asset keuangan jangka pendek ketimbang investasi riil jangka panjang. Itulah sebabnya, otoritas moneter seringkali berargumentasi bahwa kebijakan yang anti inflasi sebenarnya adalah justru kebijakan yang pro pertumbuhan.

Disain ITF

Sasaran Inflasi

1. Sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Penetapan sasaran inflasi tersebut mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (trade-off) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI telah menetapkan dan mengumumkan sasaran inflasi IHK untuk tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing sebesar 8% ±1%, 6%±1%, dan 5,0%±1%. (Berdasarkan siaran pers : Rapat Koordinasi Bidang Makroekonomi tanggal 17 Maret 2006). Penetapan lintasan sasaran inflasi ini sejalan dengan keinginan untuk mencapai sasaran inflasi jangka menengah panjang sebesar 3% agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara Asia lainnya

Indikator Kebijakan Moneter

1. Dalam merumuskan kebijakan moneter, Bank Indonesia akan selalu melakukan analisis dan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, khususnya prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, besaran-besaran moneter dan perkembangan sektor ekonomi dan keuangan secara keseluruhan.
2. Demikian pula, Bank Indonesia akan selalu dan terus memperhatikan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah. Langkah-langkah koordinasi kebijakan yang selama ini telah berlangsung baik akan terus diperkuat dan ditingkatkan.
3. Analisis dan prakiraan berbagai variabel ekonomi tersebut dipertimbangkan untuk mengarahkan agar prakiraan inflasi ke depan sejalan dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Respon Kebijakan Moneter

1. Tujuan dan bentuk respon kebijakan moneter adalah sbb:
* Respon (stance) kebijakan moneter ditetapkan untuk menjamin agar pergerakan inflasi dan ekonomi ke depan tetap berada pada jalur pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan (konsistensi).
* Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya BI Rate.
* Perubahan (kenaikan atau penurunan) BI Rate dilakukan secara konsisten dan bertahap.
2. Fungsi BI Rate sebagai sinyal kebijakan
* BI Rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada RDG triwulan untuk berlaku selama triwulan berjalan (satu triwulan), kecuali ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam triwulan yang sama. Dengan demikian, rate rata-rate tertimbang hasil lelang SBI pada setiap kali lelang SBI tidak lagi diinterpretasikan oleh stakeholders sebagai sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia.
* BI Rate diumumkan ke publik segera setelah ditetapkan dalam RDG sebagai sinyal stance kebijakan moneter (yang lebih jelas dan tegas) dalam merespon prospek pencapaian sasaran inflasi ke depan.
* BI Rate digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar Rata-Rata Tertimbang Suku Bunga SBI 1 bulan hasil lelang OPT (suku bunga instrumen liquidity adjustment) berada di sekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga SBI 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku bunga PUAB dan suku bunga jangka yang lebih panjang.
3. Proses penetapan respon kebijakan moneter
* Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dalam RDG triwulanan.
* Respon kebijakan moneter ditetapkan untuk periode satu triwulan ke depan.
* Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dengan memperhatikan efek tunda (lag) kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi.
* Dalam kondisi yang luar biasa, penetapan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dalam RDG bulanan.
4. Dasar pertimbangan penetapan respon kebijakan
* BI Rate merupakan respon bank sentral terhadap tekanan inflasi ke depan agar tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan BI Rate dilakukan terutama jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya (inflation gap) dipandang telah bersifat permanen dan konsisten dengan informasi dan indikator lainnya.
* BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur secara diskresi dengan mempertimbangkan:
1. Rekomendasi BI Rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi, dan
2. Berbagai informasi lainnya seperti leading indicators, survei, informasi anekdotal, variabel informasi, expert opinion, asesmen fakto risiko dan ketidakpastian serta hasil-hasil riset ekonomi dan kebijakan moneter.
5. Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (SBI tenor 1 bulan) secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis points (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

Operasi Pengendalian Moneter

1. Berbeda dengan pelaksanaan selama ini yang menggunakan uang primer, sasaran operasional pengendalian moneter adalah BI Rate. Dengan langkah ini, sinyal kebijakan moneter diharapkan dapat lebih mudah dan lebih pasti dapat ditangkap oleh pelaku pasar dan masyarakat, dan karenanya diharapkan pula dapat meningkat efektivitas kebijakan moneter.
2. Pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan instrumen: (i) Operasi Pasar Terbuka (OPT), (ii) Instrumen likuiditas otomatis (standing facilities), (iii) Intervensi di pasar valas, (iv) Penetapan giro wajib minimum (GWM), dan (v) Himbauan moral (moral suassion).
3. Pengendalian moneter diarahkan pula agar perkembangan suku bunga PUAB berada pada koridor suku bunga yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian likuiditas sekaligus untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Koordinasi dengan Pemerintah

1. Koordinasi dengan Pemerintah dimaksudkan agar kebijakan moneter Bank Indonesia sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah dibidang perekonomian dengan tetap menjaga tugas dan wewenang masing-masing.
2. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam penetapan sasaran inflasi dilakukan sesuai dengan MoU yang telah disepakati antara Pemerintah (cq. Menteri Keuangan) dengan Bank Indonesia, diantaranya adalah:
* Bank Indonesia menyampaikan usulan Sasaran Inflasi kepada Pemerintah selambat-lambatnya bulan Mei pada tahun sebelum periode sasaran inflasi berakhir.
* Dalam hal terjadi kondisi yang luar biasa sehingga Sasaran Inflasi yang telah ditetapkan menjadi tidak realistis dan perlu direvisa, maka Bank Indonesia menyampaikan usulan perubahan Sasaran Inflasi setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
3. Pentingnya keterlibatan Pemerintah dalam menetapkan inflasi didasarkan pada pertimbangan beberapa faktor. Pertama, tidak semua sumber inflasi di bawah kendali kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan pemerintah turut menyumbang inflasi, diantaranya adalah penetapan administered price, upah minimum regional, gaji pegawai negeri, kebijakan di bidang produksi sektoral, perdagangan domestik dan tata niaga impor. Kebijakan pemerintah lainnya (misalnya di bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum) juga secara tidak langsung turut mempengaruhi inflasi. Kedua, kebersamaan komitmen pengendalian inflasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia di atas kertas akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel, karena menjadi “milik bersama”. Jika sasaran inflasi sangat kredibel, dalam arti Bank Indonesia dan Pemerintah dinilai akan mampu mencapainya, para pelaku ekonomi akan menyamakan perkiraan inflasi mereka dengan angka sasaran inflasi tersebut. Bila kondisi ini terjadi, Pemerintah dan Bank Indonesia akan lebih mudah menurunkan dan menstabilkan inflasi dalam jangka menengah dan panjang, tanpa harus menelan biaya kebijakan yang terlalu besar.
4. Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia bersama Pemerintah telah membentuk tim penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi (selanjutnya disebut Tim Pengendalian Inflasi) yang beranggotakan beberapa departemen teknis. Adapun tugas tim tersebut antara lain mencakup pemberian usul mengenai sasaran inflasi, mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi, merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi, serta melakukan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat. Diharapkan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi ini akan meningkatkan koordinasi antara otoritas moneter dengan Pemerintah secara keseluruhan, sehingga sasaran inflasi menjadi tujuan bersama yang credible dan achievable.
5. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah juga dilakukan dalam penetapan asumsi-asumsi makro untuk bahan penyusunan RAPBN, baik melalui rapat koordinasi dengan Departemen Keuangan (dan instansi terkait) maupun dalam pembahasan dengan DPR.
6. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah mengenai kebijakan di bidang perekonomian lainnya dilakukan dalam Sidang Kabinet maupun pertemuan-pertemuan lainnya sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang terjadi.

Transparansi

1. Kebijakan moneter dikomunikasikan secara berkesinambungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dalam membentuk ekspektasi dan pencapaian sasaran inflasi.
2. Komunikasi kebijakan moneter mencakup pengumuman dan penjelasan pencapaian sasaran inflasi, kerangka kerja dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh, jadwal RDG, serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
3. Komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan cara termasuk dan tidak terbatas pada siaran pers, konperensi pers (terutama segera setelah RDG Triwulanan untuk menjelasankan respon kebijakan moneter), publikasi (termasuk penerbitan “Laporan Kebijakan Moneter” atau “Inflation Report”), maupun penjelasan langsung kepada masyarakat.
4. Komunikasi kebijakan moneter disampaikan kepada masyarakat luas termasuk dan tidak terbatas pada media massa, pelaku ekonomi, kalangan pakar dan akademisi.

Akuntabilitas

1. Pertanggung-jawaban kebijakan moneter disampaikan kepada DPR untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam UU.
2. Pertanggung-jawaban kebijakan moneter dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas Laporan Kebijakan Moneter (“Monetary Policy Report” atau “Inflation Report”) secara triwulanan dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu.
3. Laporan Kebijakan Moneter disampaikan pula kepada Pemerintah dan masyarakat luas untuk transparansi dan koordinasi.
4. Dalam hal sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, maka Bank Indonesia menyampaikan usulan penjelasan kepada Pemerintah sebagai bahan penjelasan Pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka kepada DPR dan masyarakat yang dilakukan paling lambat Februari tahun berikutnya.

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran, meliputi: Pertumbuhan 9 sektor, dan kontribusinya terhadap PDB:

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan, meliputi: Total konsumsi, Investasi, Permintaan Domestik, Net Eskpor, PDB, dll:

Pendapatan Per Kapita

Neraca Pembayaran Indonesia:

Perkembangan Indikator Kerentanan Eksternal:

Crowding Out on Macroeconomics Challenges

Crowding Out on Economist’s View

The Influence of Monetary and Fiscal Policy on Aggregate Demand

The ‘Crowding Out’ of Private Expenditures by Fiscal Policy Actions (PDF, 1.5 MB)

Selamat membaca,

In economics, crowding out theoretically occurs when the government expands its borrowing to finance increased expenditure, or cuts taxes (i.e. is engaged in deficit spending), crowding out private sector investment by way of higher interest rates. To the extent that there is controversy in modern Macroeconomics on the subject, it is because of disagreements about how financial markets would react to more government borrowing.

If increased borrowing leads to higher interest rates by creating a greater demand for money and loanable funds and hence a higher “price” (ceteris paribus), the private sector, which is sensitive to interest rates will likely reduce investment due to a lower rate of return. This is the investment that is crowded out. The weakening of fixed investment and other interest-sensitive expenditure counteracts to varying extents the expansionary effect of government deficits. More importantly, a fall in fixed investment by business can hurt long-term economic growth of the supply side, i.e., the growth of potential output.

However, this crowding-out effect is moderated by the fact that government spending expands the market for private-sector products through the multiplier and thus stimulates – or “crowds in” – fixed investment (via the “accelerator effect”). This accelerator effect is most important when business suffers from unused industrial capacity, i.e., during a serious recession or a depression.

Crowding out can, in principle, be avoided if the deficit is financed by simply printing money, but this carries concerns of accelerating inflation.

Crowding out of another sort (often referred to as international crowding out) may occur due to the prevalence of floating exchange rates, as demonstrated by the Mundell-Fleming model. Government borrowing leads to higher interest rates, which attract inflows of money on the capital account from foreign financial markets into the domestic currency (i.e., into assets denominated in that currency). Under floating exchange rates, that leads to appreciation of the exchange rate and thus the “crowding out” of domestic exports (which become more expensive to those using foreign currency). This counteracts the demand-promoting effects of government deficits but has no obvious negative effect on long-term economic growth.

In the United States during the late 1990s, another kind of crowding out of exports occurred: large increases in private fixed investment and consumer spending encouraged high interest rates, a high dollar exchange rate, and hurt exports.

Crowding out is most serious when an economy is already at potential output or full employment. Then the government’s expansionary fiscal policy encourages increased prices, which lead to an increased demand for money. This in turn leads to higher interest rates (ceteris paribus) and crowds out interest-sensitive spending. At potential output, businesses are in no need of markets, so that there is no room for an accelerator effect. More directly, if the economy stays at full employment gross domestic product, any increase in government purchases shifts resources away the private sector. This phenomenon is sometimes called “real” crowding out.

The negative effects on long-term economic growth that occur when private fixed investment are crowded out can be moderated if the government uses its deficit to finance productive investment in education, basic research, and the like. The situation is made worse, of course, if the government wastes borrowed money.

Sumber: wikipedia